KONEKSI MEDIA – Friderica Widyasari Dewi resmi diangkat menjadi Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Sabtu, 31 Januari 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat internal anggota Dewan Komisioner setelah sejumlah petinggi OJK mengundurkan diri secara bersamaan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua sebelumnya.
Dalam konferensi pers usai pengangkatannya, Friderica akrab disapa Kiki menyampaikan pernyataan pertamanya terkait tugas barunya, menegaskan bahwa OJK akan menjaga kesinambungan tugas pengaturan, pengawasan, edukasi, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
“Kami memastikan tidak ada kekosongan wewenang. Semua tugas dan program kerja OJK akan tetap berjalan sesuai amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ungkap Friderica dalam pernyataan resminya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan.
Latar Belakang Pengangkatan dan Krisis Kepemimpinan OJK
Pengangkatan Friderica merupakan bagian dari langkah strategis OJK untuk menjaga stabilitas organisasi setelah sejumlah anggota Dewan Komisioner mengundurkan diri mendadak pada akhir Januari. Langkah ini terjadi di tengah tekanan kuat terhadap sektor keuangan nasional akibat gejolak pasar modal dan kekhawatiran investor terkait transparansi dan stabilitas pasar.
Menurut keterangan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, penunjukan Friderica dan pejabat lainnya dilakukan untuk memastikan kelangsungan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelayanan publik di sektor jasa keuangan tetap optimal.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga mengeluarkan instruksi kepada pejabat terkait untuk memastikan stabilitas sektor keuangan nasional, sekaligus mempercepat upaya reformasi pasar modal oleh OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi
Friderica Widyasari Dewi bukanlah sosok baru di dunia regulasi keuangan. Sebelum diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua OJK Sementara, ia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen salah satu posisi strategis di OJK yang bertanggung jawab atas pengawasan perilaku pelaku usaha dan perlindungan nasabah.
Ia memiliki pengalaman panjang di industri keuangan Indonesia, termasuk peran penting di PT Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana ia aktif lebih dari satu dekade dan memegang posisi sebagai Direktur Pengembangan Pasar serta Direktur Keuangan di lembaga terkait.
Latar belakang pendidikan Friderica yang kuat di bidang ekonomi juga menjadi fondasi utama dalam karier profesionalnya di sektor keuangan nasional.
Pernyataan dan Fokus Kerja Selanjutnya
Friderica dalam pernyataannya menekankan bahwa selain menjalankan tugas pengawasan, OJK akan mempercepat reformasi di pasar modal Indonesia terutama dalam rangka meningkatkan perlindungan investor, reformasi kualitas emiten, hingga penegakan hukum yang lebih tegas.
Beberapa hal yang disoroti sebagai prioritas dalam masa transisi ini antara lain:
- Perbaikan kualitas pasar modal dengan reformasi terhadap emiten dan praktik perdagangan yang tidak sehat.
- Peningkatan literasi dan inklusi investor, terutama pada segmen ritel.
- Kerja sama erat dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Pasar Modal untuk menjaga stabilitas pasar secara menyeluruh.
Dalam konferensi pers lain, Friderica juga disebut mendukung kajian kebijakan untuk memperluas peran bank komersial di pasar modal serta meningkatkan persyaratan free float saham minimum guna menciptakan likuiditas dan stabilitas pasar yang lebih kuat.
Tantangan yang Dihadapi OJK & Reaksi Publik
Langkah reorganisasi kepemimpinan di OJK ini terjadi di tengah tekanan pasar domestik, termasuk penurunan tajam indeks saham utama dan kekhawatiran investor akan transparansi pasar modal. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa perubahan kepemimpinan adalah langkah penting untuk meredam kegelisahan pasar.
Di sisi lain, pemerintah secara aktif mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan memperkuat koordinasi dengan regulator guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif selama masa transisi ini.
