KONEKSI MEDIA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menggelar pertemuan empat mata yang intensif dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Pertemuan rutin yang kerap dilakukan ini kali ini memiliki agenda yang sangat spesifik dan berfokus pada isu-isu kesejahteraan rakyat jelata, terutama menyangkut nasib pengemudi ojek online (ojol) dan optimalisasi program prioritas di tingkat desa.
Sekretariat Kabinet melalui juru bicaranya mengonfirmasi bahwa diskusi antara kedua pimpinan negara ini mencakup berbagai hal, namun menyoroti dua isu utama: upaya konkret untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pengemudi ojol, serta sinkronisasi program unggulan pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, agar manfaatnya terasa maksimal hingga ke pelosok desa.
Perlindungan dan Kesejahteraan Ojek Online (Ojol)
Isu kesejahteraan pengemudi ojol telah menjadi perhatian serius di kalangan legislatif, dan Sufmi Dasco Ahmad berperan sebagai perpanjangan tangan yang membawa langsung aspirasi dari Serikat Pekerja Angkutan Online Indonesia ke hadapan Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan sejumlah tuntutan utama dari komunitas ojol, yang sebagian besar berkisar pada minimnya jaminan sosial dan perlindungan hukum yang mereka terima sebagai mitra kerja. Selama ini, banyak pengemudi ojol harus menanggung sendiri biaya jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Presiden sangat mendengarkan dan menanggapi serius aspirasi terkait perlindungan sosial bagi pengemudi ojol. Kami membahas perlunya payung hukum yang kuat, bisa melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan presiden (Perpres), untuk memastikan mereka mendapat hak-hak dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua,” ujar Dasco setelah pertemuan.
Presiden Prabowo dilaporkan memberikan instruksi kepada jajaran menteri terkait untuk segera mengkaji dan merumuskan langkah-langkah konkret, termasuk kemungkinan penetapan status pekerjaan yang lebih jelas bagi pengemudi ojol. Tujuannya adalah menghilangkan “wilayah abu-abu” hukum yang selama ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan tanpa perlindungan yang memadai. Prabowo menekankan bahwa sektor transportasi online telah menjadi tulang punggung perekonomian bagi jutaan keluarga, sehingga negara wajib hadir menjamin kesejahteraan mereka.
Prioritas Pembangunan dan Koperasi Desa Merah Putih
Selain isu ojol, fokus utama lainnya adalah optimalisasi program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat desa. Presiden Prabowo meminta Wakil Ketua DPR untuk bersama-sama mengawal implementasi program unggulan pemerintah di tingkat paling dasar, yaitu desa.
Secara khusus, dibahas dua program strategis: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif baru Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Dasco memberikan laporan terkait perkembangan pembahasan program MBG di DPR dan menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Diskusi berfokus pada bagaimana memastikan distribusi logistik makanan bergizi dapat berjalan efisien, higienis, dan tepat sasaran hingga ke seluruh sekolah dan posyandu di desa-desa terpencil.
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Program ini bertujuan menghidupkan kembali peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Prabowo dan Dasco berdiskusi mengenai mekanisme pembentukan koperasi di setiap desa/kelurahan agar berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan ekonomi, mulai dari pengadaan bahan baku lokal hingga pemasaran produk UMKM desa.
“Tujuan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah menciptakan sirkulasi ekonomi yang kuat di tingkat desa, sehingga dana desa dan program bantuan lainnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif,” jelas Dasco.
Ia menambahkan bahwa Presiden berharap program-program ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan daya beli dan kesehatan gizi anak-anak desa.
Pertemuan yang berlangsung empat mata ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga komunikasi yang baik dengan lembaga legislatif, serta keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu-isu kesejahteraan publik yang disampaikan langsung oleh perwakilan rakyat. Selain ojol dan desa, pertemuan itu juga menyentuh isu-isu lain seperti pelayanan haji 2026 dan perkembangan politik dan keamanan terkini.
