KONEKSI MEDIA – Di tengah keprihatinan internasional dan desakan dari berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa negara saat ini masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tanpa perlu membuka pintu untuk bantuan asing secara luas. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas banyaknya tawaran bantuan dari negara-negara sahabat.
Menolak Bantuan Asing dengan Hormat
Bencana alam berskala besar yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatra telah menarik perhatian global, memicu gelombang simpati dan tawaran bantuan dari berbagai negara. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini, Pemerintah belum memutuskan untuk menerima bantuan dari luar negeri.
“Kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan. Kami mengucapkan terima kasih,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12).
Meskipun demikian, Mensesneg menekankan pada kemampuan dan sumber daya nasional yang ada.
“Namun demikian kita merasa pemerintah dalam hal ini, kita semua, masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” lanjutnya.
Pemerintah berpandangan bahwa kebutuhan darurat, mulai dari ketersediaan pangan hingga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), masih dapat dipenuhi dan diatasi dengan kekuatan nasional. Menteri Hadi menjelaskan bahwa ketersediaan pangan nasional masih mencukupi untuk membantu korban terdampak. Selain itu, Pertamina juga telah diinstruksikan untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah terdampak, bahkan dengan menggunakan “cara-cara yang mungkin tidak normal”, seperti dropping dari udara, untuk menjangkau lokasi yang terisolir akibat rusaknya akses jalan darat.
Logistik dan Penanganan di Lapangan
Keputusan untuk belum membuka bantuan asing ini didasarkan pada keyakinan bahwa penanganan di lapangan secara perlahan sudah mulai terkendali. Koordinasi intensif antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan logistik dan kebutuhan dasar tersalurkan.
Sebelumnya, beberapa wilayah, khususnya di Sumatra Utara, mengalami kesulitan distribusi pangan karena akses jalan yang terputus total. Namun, upaya keras terus dilakukan, termasuk dengan pengerahan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah juga siap mendukung penuh kebutuhan anggaran untuk Kementerian/Lembaga terkait, seperti TNI dan Polri, yang menjadi garda terdepan dalam proses penanganan bencana.
Belum Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional
Terkait desakan dari anggota DPR dan masyarakat agar bencana di Sumatra ditetapkan sebagai Darurat Bencana Nasional, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hingga saat ini status tersebut belum ditetapkan. Ia menyebut ada berbagai pertimbangan yang tidak bisa diungkapkan, namun menegaskan bahwa yang terpenting saat ini bukanlah masalah statusnya, melainkan bagaimana penanganan dan dukungan atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan secara maksimal.
Mensesneg menyebut bahwa penetapan status Darurat Bencana Nasional, yang dapat memicu penerimaan bantuan luar negeri, akan terus dipantau dan dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan penanganan di lapangan. “Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat, mengindikasikan bahwa opsi tersebut masih terbuka jika kondisi di lapangan memburuk di luar kemampuan penanganan nasional.
