KONEKSI MEDIA – Hubungan diplomatik antara Jepang dan China kembali memanas setelah Beijing mengeluarkan imbauan bagi warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, menyusul pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, mengenai potensi intervensi militer Jepang jika China menyerang Taiwan. Tokyo merespons dengan protes keras, menyebut langkah China sebagai provokasi yang tidak sejalan dengan komitmen stabilitas bilateral.
Asal Usul Ketegangan
Inti perselisihan bermula dari pernyataan Takaichi pada 7 November di parlemen Jepang. Ia menyatakan bahwa jika China melancarkan serangan militer terhadap Taiwan — yang diklaim sebagai bagian dari wilayah China — hal tersebut bisa menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.” Karena itu, dalam skenario tersebut, Jepang berpotensi menggunakan hak “collective self-defence” (pertahanan bersama), yang diperbolehkan di bawah undang-undang keamanan Jepang sejak 2015.
Pernyataan Takaichi mencerminkan pergeseran retorika dari pendekatan ambiguitas strategis yang selama ini dipertahankan oleh pemimpin Jepang terdahulu serta sekutu utamanya, seperti Amerika Serikat.
Reaksi Beijing: Imbauan Perjalanan dan Protes Diplomatik
Menanggapi pernyataan Takaichi, pemerintah China bereaksi dengan tegas. Pada Jumat (14 November), Kedutaan Besar China di Jepang mengunggah peringatan di WeChat yang menyebut bahwa komentar para pemimpin Jepang telah “sangat provokatif” dan merusak “suasana pertukaran antarmanusia (people-to-people exchange).” Mereka juga menegaskan bahwa situasi tersebut menghadirkan “risiko signifikan terhadap keselamatan dan kehidupan warga China di Jepang,” dan dengan demikian menyerukan agar warga China menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat.
Sebagai bentuk protes diplomatik, Beijing memanggil duta besar Jepang, sementara Tokyo juga memanggil duta besar China menanggapi sebuah unggahan kontroversial di media sosial oleh Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian. Dalam unggahan tersebut, Xue mengkritik keras Takaichi dan menggunakan bahasa keras: “kami tak punya pilihan selain … memutus leher kotor itu.” Unggahan itu kemudian dihapus, tetapi dampak diplomatisnya menjadi sangat besar.
Teguran Jepang: Protes Resmi dan Imbauan Komunikasi “Berlapis”
Menanggapi imbauan perjalanan dari China, Jepang secara resmi menyampaikan protes. Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet Jepang, menyatakan bahwa China harus mengambil “tindakan tepat” untuk meredam ketegangan. Kihara menekankan pentingnya “komunikasi berlapis-lapis” antara Tokyo dan Beijing terutama di tengah perbedaan kebijakan yang signifikan.
Jepang juga menyatakan bahwa posisinya soal Taiwan tidak berubah: meskipun ada pernyataan retoris keras dari Takaichi, Tokyo menegaskan kembali kebijakan dasarnya dan menghindari eskalasi militer yang tak perlu.
Selain itu, Jepang mendesak China agar menahan diri dari tindakan yang bisa memperburuk suasana bilateral, terutama mengingat pentingnya hubungan ekonomi dan budaya antara kedua negara.
Dampak Ekonomi: Pariwisata dan Maskapai Terseret
Ancaman imbauan perjalanan dari China memiliki implikasi ekonomi yang nyata. Turis China merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk sektor pariwisata Jepang, dan imbauan ini bisa menekan pemulihan kunjungan internasional pasca-pandemi.
Merespons peringatan Beijing, beberapa maskapai China — termasuk Air China, China Southern, dan China Eastern — menawarkan pengembalian dana tanpa penalti untuk penerbangan menuju Jepang hingga akhir Desember.
Sementara itu, di Jepang, para pemimpin sektor pariwisata dan ritel mulai mengkhawatirkan potensi dampak negatif jangka pendek dari turunnya kunjungan wisatawan China, khususnya di kota-kota yang sangat bergantung pada turis dari daratan.
