KONEKSI MEDIA – Dunia internasional kembali memberikan kepercayaan besar kepada Indonesia. Dalam pertemuan resmi di Markas Besar PBB Jenewa pada Kamis, 8 Januari 2026, Indonesia secara formal ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode tahun 2026. Ini merupakan tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006, Indonesia terpilih menduduki posisi kepemimpinan tertinggi tersebut.
Penetapan ini dilakukan secara aklamasi dalam pertemuan organisasi pertama (organizational meeting) Dewan HAM PBB tahun 2026. Jabatan prestisius ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa.
Kemenangan Diplomasi yang Terukur
Terpilihnya Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses diplomasi panjang dan sistematis yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Sebelumnya, pada 23 Desember 2025, negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati Indonesia sebagai calon tunggal dari kawasan tersebut.
Dalam pemungutan suara internal di tingkat kawasan, Indonesia berhasil mengantongi dukungan mayoritas mutlak dengan meraih 34 suara dari total 47 negara anggota. Dukungan ini mencerminkan pengakuan dunia atas rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam mempromosikan dialog dan kerja sama multilateral yang inklusif.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa kepemimpinan ini adalah amanah besar sekaligus bukti bahwa posisi Indonesia sebagai “pembangun jembatan” (bridge builder) sangat relevan di tengah situasi global yang penuh ketegangan.
A Presidency for All : Visi Indonesia di Jenewa
Membawa tema utama “A Presidency for All”, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan masa kepemimpinannya dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan. Di bawah kepemimpinan Dubes Sidharto Reza Suryodipuro, Indonesia akan memimpin tiga sidang reguler Dewan HAM PBB yang dijadwalkan pada bulan Februari, Juni, dan September 2026.
Terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus Indonesia selama masa presidensi:
- Penguatan Dialog Lintas Kawasan: Indonesia bertekad mengurangi polarisasi di Dewan HAM PBB dengan mendorong dialog yang lebih konstruktif antarnegara dari berbagai blok politik.
- Transparansi dan Integritas: Indonesia berjanji untuk menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai badan utama PBB yang menangani isu-isu kemanusiaan global tanpa agenda tersembunyi.
- Universal Periodic Review (UPR): Indonesia akan mengawasi proses tinjauan rutin terhadap catatan HAM seluruh negara anggota PBB, memastikan proses tersebut berjalan adil dan edukatif.
- Isu Global yang Mendesak: Indonesia juga akan memfasilitasi pembahasan mengenai krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia, termasuk situasi di Venezuela yang telah masuk dalam agenda kerja organisasi.
Relevansi Sejarah dan Konstitusi
Dalam pidato pertamanya setelah penetapan, Dubes Sidharto menekankan bahwa peran ini berakar kuat pada amanat UUD 1945, yang mewajibkan Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Keputusan kami untuk maju sebagai Presiden berakar pada konstitusi kami dan selaras dengan prinsip Piagam PBB. Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan ini sejak didirikan 20 tahun lalu,” tegas Dubes Sidharto di hadapan para delegasi di Jenewa.
Pencapaian ini juga bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB. Meski Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB (lembaga pendahulu) pada tahun 2005 melalui Dubes Makarim Wibisono, posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB versi modern ini memiliki bobot politik dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam sistem multilateral saat ini.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Dunia saat ini tengah menghadapi krisis HAM yang kompleks, mulai dari konflik bersenjata hingga isu hak digital dan perubahan iklim. Sebagai Presiden, Indonesia tidak hanya bertindak sebagai moderator, tetapi juga sebagai penentu arah diskusi global.
Banyak pihak, termasuk para aktivis HAM dan anggota DPR RI, memberikan apresiasi atas capaian ini. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa posisi ini akan membawa sorotan internasional yang lebih tajam terhadap kondisi HAM di dalam negeri Indonesia sendiri. Kepemimpinan yang sukses di Jenewa diharapkan dapat berbanding lurus dengan penguatan perlindungan HAM di tanah air.
Dengan pengalaman panjang Dubes Sidharto yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Kerja Sama ASEAN dan Dubes RI untuk India Indonesia diyakini mampu menavigasi dinamika politik internasional yang rumit di Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.
