KONEKSI MEDIA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menggelar rapat terbatas (ratas) maraton yang berlangsung dari siang hingga malam hari di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan intensif ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Rapat mendadak yang digelar di luar jadwal kerja resmi ini menunjukkan keseriusan dan komitmen Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti program-program strategis yang dianggap krusial bagi kedaulatan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. Fokus utama dari pembahasan kali ini, seperti yang dikonfirmasi oleh Sekretariat Kabinet, adalah isu penertiban aktivitas ilegal yang telah merugikan negara dalam jumlah besar, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan.
Empat Poin Krusial yang Dibahas
Menurut keterangan resmi yang diunggah oleh akun media sosial Sekretariat Kabinet, rapat yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini memfokuskan pada empat agenda utama yang saling berkaitan:
- Hasil Kerja dan Rencana Tindak Lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan: Evaluasi terhadap capaian yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk memberantas praktik ilegal di sektor kehutanan, serta perumusan langkah-langkah konkret selanjutnya agar dampak penertiban bisa lebih optimal.
- Penertiban Kawasan Pertambangan Ilegal: Pembahasan mendalam mengenai strategi dan eksekusi penertiban tambang-tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan menimbulkan kebocoran pendapatan negara. Kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat sentral dalam poin ini, mengingat perannya dalam tata kelola sumber daya mineral.
- Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran: Penegasan mengenai implikasi hukum dan langkah-langkah penindakan yang tegas terhadap semua pelanggaran serta aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut. Hal ini menyiratkan adanya koordinasi ketat dengan aparat penegak hukum yang turut hadir dalam rapat.
- Penanganan Kawasan Sulit Terjangkau: Strategi penanganan khusus untuk sejumlah kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum maupun petugas lapangan, yang sering kali menjadi sarang aktivitas ilegal.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menjadi salah satu menteri yang kerap diundang dalam rapat strategis di Hambalang, telah mengindikasikan bahwa agenda penertiban ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Komitmen Pemberantasan Mafia Sumber Daya Alam
Rapat maraton ini seolah mengukuhkan janji Presiden Prabowo untuk tidak berkompromi dengan praktik mafia di sektor sumber daya alam. Isu tambang ilegal, termasuk beking di belakangnya, telah menjadi sorotan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Pertemuan di Hambalang ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi seperti hilirisasi (yang juga pernah dibahas di Hambalang sebelumnya, pada Maret 2025) tetapi juga pada aspek penegakan hukum dan lingkungan.
Kehadiran para pimpinan lembaga penegak hukum, seperti yang terlihat dalam beberapa rapat serupa di Hambalang sebelumnya, memperkuat sinyal bahwa langkah yang akan diambil bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan operasi terpadu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI untuk membersihkan praktik kotor di lapangan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penertiban kawasan ilegal dan pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
Tinjauan Lain: Rapat di Luar Istana
Keputusan Presiden Prabowo untuk secara rutin menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, seringkali pada akhir pekan atau di luar jam kerja, telah menjadi ciri khas tersendiri dalam gaya kepemimpinannya. Sekretaris Kabinet (Seskab) sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memilih bekerja dari mana saja, dan ratas di Hambalang adalah bagian dari cara beliau bekerja dengan cepat dan efisien untuk mengevaluasi progres program strategis secara langsung.
Pertemuan siang-malam ini memberikan indikasi kuat bahwa isu penertiban kawasan ilegal, yang mencakup kehutanan dan pertambangan, telah menjadi prioritas mendesak dalam agenda Kabinet Merah Putih. Langkah-langkah konkrit pasca-rapat ini diharapkan segera terlihat di lapangan, sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam dan menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
