KONEKSI MEDIA – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan penolakan keras terhadap keputusan Israel yang memberikan pengakuan diplomatik atas kedaulatan Somaliland, sebuah wilayah separatis yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Republik Federal Somalia. Langkah Israel ini memicu ketegangan diplomatik baru di kawasan Tanduk Afrika (Horn of Africa) dan mengundang kecaman luas dari negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia memandang bahwa pengakuan sepihak ini merusak kedaulatan serta integritas teritorial Somalia.
Pelanggaran Hukum Internasional dan Piagam PBB
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (1/1/2026), pemerintah Indonesia bersama 21 negara lainnya, termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam langkah Tel Aviv. Indonesia menekankan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan negara adalah fondasi utama perdamaian dunia.
“Indonesia menolak keras pengakuan Israel atas kedaulatan Somaliland. Langkah ini adalah ancaman serius bagi keamanan kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Indonesia menegaskan dukungannya yang tidak tergoyahkan terhadap kesatuan integritas wilayah Somalia.
Langkah Israel ini menjadikan mereka negara pertama anggota PBB yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka sejak wilayah tersebut memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991. Selama lebih dari tiga dekade, Somaliland beroperasi secara de facto namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional secara resmi.
Motif Strategis dan Isu Palestina
Penolakan Indonesia bukan tanpa alasan yang mendalam. Selain isu kedaulatan, Jakarta mencurigai adanya motif tersembunyi di balik langkah diplomatik Benjamin Netanyahu. Muncul kekhawatiran besar bahwa pengakuan Somaliland digunakan Israel sebagai alat politik untuk memuluskan rencana “pengusiran paksa warga Palestina” dari wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat.
Beberapa laporan intelijen dan analisis politik menunjukkan bahwa Israel kemungkinan tengah mencari wilayah baru di Afrika Timur untuk menampung warga Palestina yang dipindahkan secara paksa. Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa “Israel tidak datang dengan keinginan damai,” melainkan membawa agenda yang membahayakan dunia Arab dan Muslim.
Selain itu, posisi strategis Somaliland di Teluk Aden menjadikannya lokasi ideal bagi Israel untuk membangun pangkalan militer. Hal ini dianggap sebagai upaya Israel untuk mengimbangi pengaruh kelompok Houthi di Yaman serta mengamankan jalur perdagangan di Laut Merah melalui kerja sama dengan entitas baru yang mereka akui.
Reaksi Keras dari Parlemen dan Masyarakat
Di dalam negeri, desakan agar pemerintah bersikap tegas datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk segera mengambil posisi di barisan depan dalam menolak manuver Israel tersebut. Menurutnya, langkah Israel adalah upaya pengalihan isu dari krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina.
“Langkah Israel mengakui Somaliland adalah taktik provokatif yang bertujuan memecah belah persatuan negara-negara Islam dan mengganggu stabilitas Afrika demi kepentingan ekspansionis mereka,” ujar Hidayat dalam keterangannya.
Masyarakat sipil di Somalia pun dilaporkan turun ke jalan untuk mengecam pengakuan tersebut, menegaskan bahwa kedaulatan Somalia tidak dapat ditawar-tawar. Indonesia, melalui diplomasi multilateral, terus menggalang dukungan agar komunitas internasional tidak mengikuti jejak Israel yang dapat menciptakan preseden buruk bagi gerakan separatisme di belahan dunia lainnya.
Dampak Geopolitik di Masa Depan
Dengan posisi Indonesia yang kini duduk di berbagai forum strategis internasional, penolakan ini memberikan pesan kuat bahwa Jakarta tetap konsisten pada prinsip anti-penjajahan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pengakuan Israel terhadap Somaliland diprediksi akan memperumit situasi keamanan di Laut Merah, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara kekuatan regional di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa belum mengikuti langkah Israel, sementara Uni Afrika (AU) telah menyatakan penolakan serupa, memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa memicu destabilisasi di seluruh benua Afrika.