KONEKSI MEDIA – Pada Rabu, 26 November 2025, sebuah kelompok perwira militer di Guinea-Bissau secara tiba‑tiba menyatakan telah mengambil alih kendali penuh negara. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi negara, militer mengumumkan bahwa mereka telah menyingkirkan pemerintahan sipil, menangkap presiden, dan menangguhkan seluruh proses pemilihan umum yang sebelumnya dianggap sangat partisan dan panas.
Menurut militer, pengambilalihan ini terjadi di tengah tuduhan rencana manipulasi hasil pemilu, pelibatan “narkobandal” dan kelompok asing serta masuknya senjata secara ilegal ke negara langkah yang disebut mereka sebagai “restorasi tatanan konstitusional”.
Detik‑detik Kudeta
Kudeta bermula sekitar tengah hari ketika suara tembakan terdengar di dekat istana presiden serta markas komisi pemilihan nasional di ibu kota, Bissau. Tak lama setelah itu, pasukan militer mengenakan seragam resmi mengambil alih jalan utama menuju kompleks pemerintahan, memblokir akses dan menduduki gedung-gedung penting.
Beberapa jam kemudian, Umaro Sissoco Embaló, presiden saat itu, dikabarkan telah ditangkap di dalam istana kepresidenan. Militer mengatakan bahwa penangkapan dilakukan tanpa kekerasan, dan bahwa Embaló sedang “diperlakukan dengan baik” di markas staf umum militer.
Selain presiden, militer juga menangkap sejumlah pejabat tinggi termasuk panglima staf angkatan bersenjata, deputinya, dan menteri dalam negeri. Komisi Pemilihan Nasional juga dikunci, dan markasnya disegel.
Deklarasi Militer: “Kendali Total Sampai Pemberitahuan Lebih Lanjut”
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Denis N’Canha kepala rumah militer istana militer membacakan pernyataan bahwa seluruh institusi sipil dan pemilu dibekukan “sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Mereka menetapkan dirinya sebagai “High Military Command for the Restoration of Order”.
Semua media disensor, program TV dan radio digantung, dan perbatasan udara, laut, maupun darat ditutup. Pemerintah militer juga memberlakukan jam malam tanpa batas waktu yang jelas, serta penutupan jalur komunikasi dengan dunia luar.
Dengan demikian, proses demokrasi yang sedang berlangsung yaitu pemilihan presiden dan legislatif dihentikan sepenuhnya, dan hasil pemilu yang seharusnya diumumkan keesokan harinya dibatalkan.
Pemilu Kontroversial & Krisis Kepercayaan
Penangkapan ini tidak datang tiba‑tiba: beberapa hari sebelumnya, pemilu nasional diadakan namun hasilnya sangat kontroversial. Baik Presiden Embaló maupun lawan utamanya, Fernando Dias, sama‑sama mengklaim kemenangan, padahal hasil resmi baru akan diumumkan hari Kamis.
Situasi politik di Guinea-Bissau sudah lama bergolak. Negara kecil di Afrika Barat ini dikenal sebagai “negara rawan kudeta”: sejak merdeka pada 1974, telah terjadi beberapa penggulingan kekuasaan.
Komisi Pemilihan Nasional dituduh lemah, proses pemilu sering dipenuhi intimidasi, dan tuduhan terhadap campur tangan narkoba serta mafia internasional dalam politik semua ini menciptakan iklim ketidakpercayaan luas di masyarakat. Militer, dalam pernyataannya hari ini, menggunakan alasan ini untuk mengklaim bahwa mereka “mencegah kekacauan lebih besar.”
Reaksi Internasional & Tekanan Diplomatik
Kudeta ini segera menarik perhatian dari organisasi internasional. Blok regional Economic Community of West African States (ECOWAS) dan African Union (AU) menyatakan keprihatinan serius terhadap perubahan kekuasaan secara militer, dan menyerukan agar pemerintahan sipil segera dikembalikan serta tahanan politik dibebaskan.
Negara-negara sahabat Guinea‑Bissau juga memperingatkan kemungkinan sanksi diplomatik, serta menekankan bahwa langkah militer melanggar norma‑norma demokrasi dan konstitusi. Lembaga pemantau pemilu internasional menyatakan bahwa penundaan pemilu dan penahanan pejabat sipil adalah pelanggaran hak politik warga.
Ketidakpastian Politik & Krisis Ekonomi
Dengan militer sekarang memegang kekuasaan, masa depan politik di Guinea‑Bissau menjadi sangat tidak pasti. Pemilu yang semula dirancang untuk legitimisasi pemerintahan baru kini dibekukan dan tidak ada jadwal baru yang diumumkan. Hal ini berarti negara bisa terjebak dalam kekosongan kekuasaan dalam waktu lama.
Penutupan perbatasan dan kontrol ketat terhadap media serta komunikasi bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga, ekonomi, serta penting arus bantuan internasional. Mengingat Guinea‑Bissau termasuk salah satu negara termiskin di dunia, gangguan semacam ini bisa memperparah krisis sosial dan kemanusiaan.
Mengapa Ini Penting: Ancaman terhadap Demokrasi Global & Regional
Kudeta di Guinea‑Bissau bukan hanya krisis domestik ini bagian dari tren yang lebih luas: beberapa negara di Afrika Barat dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kudeta atau intervensi militer setelah pemilu yang diprotes. Instabilitas semacam ini memberi sinyal bahaya bagi demokrasi di kawasan dan memperkuat kekhawatiran soal “coup belt” (sabuk kudeta).
Bagi dunia internasional, peristiwa ini menjadi ujian atas efektivitas lembaga global dan regional dalam menjaga demokrasi, hak asasi, serta keamanan. Jika dibiarkan tanpa konsekuensi, kudeta semacam ini bisa mendorong imitasi di negara-negara rentan lain.
