KONEKSI MEDIA – Ketegangan diplomatik dunia mencapai titik didih di awal tahun 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menyatakan bahwa akuisisi Greenland adalah “prioritas keamanan nasional yang mendesak.” Pernyataan ini tidak hanya sekadar gertakan politik; Gedung Putih secara terbuka mengonfirmasi bahwa opsi militer kini ada di atas meja, sebuah langkah yang memicu ancaman bubarnya aliansi NATO.
Ambisi Arktik yang Memanas
Setelah sukses melakukan operasi militer kilat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolás Maduro awal Januari 2026, Presiden Trump mengalihkan fokusnya ke utara. Dalam pernyataan pers, Trump menegaskan bahwa Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, sangat krusial untuk menangis pengaruh Rusia dan Tiongkok di Arktik.
“Greenland dipenuhi oleh kapal-kapal Rusia dan Tiongkok. Kita membutuhkannya untuk keamanan nasional, dan Denmark tidak mampu menjaganya,” ujar Trump kepada wartawan.
Ia bahkan memberikan isyarat waktu yang mengerikan dengan mengatakan, “Mari kita bicara soal Greenland dalam 20 hari.”
Militer Sebagai Opsi Terbuka
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mempertegas posisi ini pada Selasa (6/1/2026). Ia menyatakan bahwa Presiden sedang mendiskusikan berbagai opsi untuk mengambil alih pulau kaya mineral tersebut.
“Presiden dan timnya sedang mendiskusikan berbagai pilihan… dan tentu saja, memanfaatkan Militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” tegas Leavitt.
Langkah ini didukung oleh penunjukan Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland bulan lalu. Landry menyebut pendekatannya sebagai “diplomasi kuliner,” namun di balik itu, AS telah memindahkan komando operasional Greenland dari Komando Eropa (EUCOM) ke Komando Utara (NORTHCOM), sebuah sinyal bahwa AS kini menganggap Greenland sebagai bagian dari pertahanan domestik mereka sendiri.
NATO di Ambang Kehancuran
Reaksi dari Eropa sangat keras. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memberikan ultimatum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 77 tahun aliansi tersebut. Ia menyatakan bahwa jika Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap sekutu NATO sendiri, maka itu adalah “akhir dari NATO.”
“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lainnya secara militer, maka segalanya berhenti. Itu termasuk keamanan yang telah diberikan sejak akhir Perang Dunia II,” tegas Frederiksen.
Para pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol telah bergabung dalam pernyataan bersama yang mendukung kedaulatan Denmark. Mereka menegaskan bahwa “Greenland adalah milik rakyatnya sendiri” dan menolak mentah-mentah ide penjualan wilayah di abad ke-21.
Mengapa Greenland?
Ketertarikan Trump pada Greenland didorong oleh tiga faktor utama:
- Geostrategis: Lokasi Greenland berada tepat di antara Amerika Utara dan Rusia, menjadikannya titik pantau utama untuk pertahanan rudal melalui Pangkalan Antariksa Pituffik (sebelumnya Pangkalan Udara Thule).
- Kekayaan Mineral: Perubahan iklim yang mencairkan lapisan es Greenland membuka akses ke cadangan logam tanah jarang (rare earth minerals) terbesar di dunia, yang saat ini didominasi oleh Tiongkok.
- Persaingan Kutub: Rusia telah meningkatkan kehadiran militernya di Arktik secara masif, dan AS merasa tertinggal dalam memperebutkan jalur pelayaran baru yang terbuka akibat mencairnya es.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Meskipun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mencoba meredakan situasi dengan mengatakan bahwa fokus utama tetaplah pembelian secara damai, retorika militer telah merusak kepercayaan antar sekutu. Jika Trump benar-benar bergerak dalam “20 hari” seperti yang ia isyaratkan, dunia mungkin akan menyaksikan perubahan peta politik global paling radikal sejak runtuhnya Uni Soviet.
Denmark telah meningkatkan anggaran pertahanan Arktik mereka sebesar $13,7 miliar, namun secara kekuatan militer, mereka tentu tidak sebanding dengan AS. Pertanyaannya sekarang: Akankah Eropa tetap bersatu melawan sekutu terbesarnya, ataukah NATO akan benar-benar pecah demi sebuah pulau es?
