PM Thailand Akui Pemerintah Gagal Tanggapi Banjir, Korban Tewas 162 Orang

PM Thailand Akui Pemerintah Gagal Tanggapi Banjir, Korban Tewas 162 Orang

KONEKSI MEDIA – Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul, mengakui adanya kegagalan pemerintah dalam menangani banjir besar yang melanda wilayah selatan negara itu. Hingga Sabtu (29/11/2025), banjir di Thailand tersebut telah merenggut sedikitnya 162 nyawa. Hujan deras yang mengguyur selama sepekan terakhir menyebabkan banjir di 12 provinsi, berdampak pada lebih dari 3,8 juta penduduk dan 1,4 juta rumah tangga.

Data tersebut disampaikan oleh Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand dalam laporan resminya, Sabtu. Wilayah yang paling terdampak adalah Provinsi Songkhla, terutama kota Hat Yai, di mana sedikitnya 126 korban jiwa dilaporkan. Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan total kematian terbanyak berasal dari delapan provinsi terdampak, dengan angka yang masih bisa bertambah seiring proses evakuasi dan pencarian korban.

“Kami mengakui adanya kekurangan dalam penanganan bencana ini. Saat saya mengunjungi wilayah terdampak, saya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena pemerintah belum mampu melindungi mereka secara optimal,” ujar Anutin kepada wartawan dalam konferensi pers di Bangkok.

Pemerintah berjanji akan segera menyalurkan kompensasi mulai pekan depan bagi warga yang terdampak, sebagaimana diberitakan ABC News.

Kerugian Massif di Seluruh Provinsi Selatan

  • Banjir terjadi setelah curah hujan lebat dalam beberapa hari, menyerang 12 provinsi selatan.
  • Sekitar 3,8 juta orang terdampak, termasuk lebih dari 1,4 juta rumah tangga.
  • Provinsi terparah adalah Songkhla terutama di kota Hat Yai yang menyumbang sekitar 126 korban jiwa.
  • Sebaran korban lainnya: puluhan jiwa di provinsi seperti Nakhon Si Thammarat, Phattalung, Trang, Satun, Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Pengakuan Pemerintah & Permintaan Maaf

Dalam kunjungannya ke daerah terdampak, Anutin secara terbuka meminta maaf kepada warga, mengakui bahwa “pemerintah tidak mampu menjaga dan melindungi mereka.”
Pernyataan ini menandai pengakuan resmi atas kelemahan penanganan bencana dari kesiapsiagaan, respons awal, hingga evakuasi serta pertolongan pasca-banjir.

Bantuan, Kompensasi, dan Pinjaman Tanpa Bunga

Pemerintah telah merancang paket bantuan untuk korban banjir, termasuk:

  • Kompensasi langsung (pembayaran tunai ke rumah tangga terdampak), dijadwalkan dimulai minggu depan
  • Penangguhan utang dan penyediaan pinjaman jangka pendek tanpa bunga bagi usaha dan perbaikan rumah
  • Bantuan rekonstruksi rumah dan dukungan untuk bisnis lokal

Selain itu, instansi terkait telah diminta menyusun daftar penerima bantuan dengan cepat, agar distribusi bantuan bisa berjalan efisien.

Kritik Publik dan Pertanyaan atas Kesiapsiagaan

Pengakuan kegagalan pemerintah datang di tengah kritik luas dari masyarakat dan media. Banyak pihak mempertanyakan mengapa sistem peringatan dan evakuasi tidak dijalankan lebih awal, dan mengapa meskipun peringatan hujan telah dilakukan, penanganan tetap lambat.
Beberapa pihak menilai bahwa meskipun ada prediksi cuaca dan ancaman banjir, komando dan koordinasi penanggulangan belum optimalsehingga mengurangi peluang menyelamatkan nyawa.

Kesimpulan: Bukan Sekadar Bencana Alam, Tapi Juga Krisis Penanganan

Banjir besar di Thailand selatan ini bukan hanya peristiwa alam tetapi juga momentum kelam yang mengungkap lemahnya sistem respons terhadap bencana. Dengan 162 korban jiwa, jutaan orang terdampak, dan pengakuan resmi dari pimpinan negara atas kegagalan tanggap darurat, insiden ini menjadi cermin penting bagi upaya mitigasi dan manajemen bencana di masa depan.

Pemerintah kini harus menepati janji bantuan dan pemulihan, serta melakukan evaluasi mendalam agar tragedi serupa tak terulang.