KONEKSI MEDIA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyetujui usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala. Satgas khusus ini ditugaskan untuk melakukan pengerukan sungai-sungai dangkal di wilayah terdampak bencana, khususnya di daratan Sumatera, guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan mencegah banjir berulang.
Keputusan strategis ini diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo saat meninjau pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Presiden menegaskan bahwa normalisasi muara sungai (kuala) dan pengerukan sedimentasi lumpur merupakan prioritas nasional yang harus segera dieksekusi tanpa terkendala masalah birokrasi maupun anggaran.
Misi Utama Satgas Kuala: Pengerukan dan Air Bersih
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Satgas Kuala akan memiliki dua fokus utama dalam operasinya. Pertama, melakukan pengerukan (dredging) secara masif di kuala atau muara sungai yang mengalami pendangkalan parah akibat endapan pasir dan lumpur pascabanjir. Pendangkalan ini selama ini menghambat aliran air ke laut dan menjadi pemicu utama meluapnya sungai saat curah hujan tinggi.
Kedua, Satgas ini akan mengintegrasikan sistem pengolahan air (water treatment) pada armada kapal pengeruknya.
“Kita akan naikkan sistem pengolahan air sehingga air berlumpur yang ada di kuala bisa kita olah menjadi air jernih yang layak digunakan masyarakat,” ujar Menhan Sjafrie.
Sjafrie juga menambahkan bahwa pengerukan ini memiliki nilai strategis militer dan logistik. Dengan sungai yang lebih dalam, kapal-kapal TNI dapat masuk lebih jauh ke daratan untuk mendistribusikan alat berat dan bantuan logistik secara lebih efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jalur darat yang sering terputus akibat longsor.
Prabowo: Ini Adalah Operasi Engineering Besar
Merespons usulan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya secara penuh. Beliau menginstruksikan agar Kementerian Pertahanan dan TNI segera berkoordinasi dengan para gubernur di wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ini adalah sebuah big engineering operation. Saya sangat setuju. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam menangani ini. Kuala-kuala itu harus kita bongkar, kita normalisasi total,” tegas Presiden.
Presiden juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan swasta besar yang memiliki keahlian di bidang pengerukan pelabuhan dan teknik sipil tingkat tinggi. Bahkan, Presiden menyarankan agar lumpur hasil pengerukan tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis jika ada pihak swasta yang berminat membelinya, sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan oleh daerah.
Komitmen Anggaran Hingga Rp60 Triliun
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah ketegasan Presiden mengenai pendanaan. Prabowo menekankan bahwa keselamatan rakyat dan pemulihan daerah bencana tidak boleh terhambat oleh urusan biaya.
Meskipun awalnya diajukan anggaran sekitar Rp51 triliun, Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan komitmen anggaran hingga Rp60 triliun.
“Berapa pun yang kita butuhkan untuk rakyat, tidak ada masalah. Saya komit Rp60 triliun. Kita ingin pekerjaan ini cepat selesai dan rakyat kembali hidup normal,” imbuhnya.
Target Awal dan Lokasi Operasi
Satgas Kuala dijadwalkan mulai bergerak dalam waktu dua pekan ke depan. Sasaran pertama operasi ini adalah Kuala Simpang di Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu titik pendangkalan terparah. Selain Aceh Tamiang, wilayah lain seperti Bireuen di Aceh hingga Sibolga di Sumatera Utara juga masuk dalam daftar prioritas normalisasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam rapat tersebut juga mengusulkan pemanfaatan peralatan pengerukan dari perusahaan tambang di Bangka Belitung yang dikenal memiliki kapasitas sedot lumpur yang luar biasa. Usulan ini disambut baik oleh Presiden sebagai bagian dari sinergi lintas sektor.
Langkah Menuju Pemulihan Nasional
Pembentukan Satgas Kuala ini menjadi bagian dari langkah besar pemerintah di tahun 2026 untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis lingkungan dan teknik. Dengan sungai yang kembali dalam dan muara yang terbuka lebar, diharapkan risiko banjir bandang di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin.
Langkah ini juga sekaligus menjawab aspirasi para kepala daerah yang selama ini mengeluhkan sulitnya melakukan normalisasi sungai secara mandiri karena keterbatasan alat berat dan koordinasi lintas wilayah. Kini, di bawah komando Satgas Kuala, pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab teknis untuk menjamin keamanan daerah aliran sungai di seluruh Indonesia.