KONEKSI MEDIA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) yang berlangsung maraton sejak siang hingga larut malam pada Minggu (23/11/2025) di kediaman pribadinya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan strategis yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga penegak hukum ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada agenda mendesak di sektor kehutanan dan pertambangan, terutama terkait upaya penertiban aktivitas ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.
Agenda Utama: Penertiban Kawasan Ilegal
Menurut keterangan resmi dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Ratas yang berlangsung non-formal namun intens ini menekankan komitmen kuat pemerintah untuk mengamankan kekayaan alam Indonesia sesuai amanat konstitusi.
“Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’,” ujar Seskab Teddy.
Fokus utama pembahasan mencakup empat poin krusial yang saling terkait:
- Hasil Kerja dan Rencana Tindak Lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan: Evaluasi mendalam terhadap progres penertiban dan langkah-langkah konkret yang akan diambil Satuan Tugas (Satgas) di lapangan.
- Penertiban Kawasan Pertambangan Ilegal: Strategi komprehensif untuk menindak dan menghentikan seluruh operasi pertambangan tanpa izin (PETI) yang merusak ekosistem dan merugikan keuangan negara.
- Konsekuensi Hukum Atas Pelanggaran dan Aktivitas Ilegal: Penekanan pada penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran dan aktivitas ilegal, baik di sektor kehutanan maupun pertambangan.
- Penanganan Kawasan Ilegal Sulit Dijangkau Aparat: Pembahasan spesifik mengenai solusi terpadu lintas lembaga untuk menangani wilayah-wilayah rawan di mana aktivitas ilegal selama ini sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.
Dihadiri Jajaran Menteri dan Pimpinan Lembaga Hukum
Untuk memastikan penanganan masalah ini dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, Ratas di Hambalang ini dihadiri oleh jajaran penting dari kabinet dan lembaga negara terkait. Kehadiran pimpinan lembaga penegak hukum menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengintegrasikan upaya penertiban dari hulu ke hilir, mulai dari kebijakan hingga eksekusi di lapangan.
Para pejabat yang turut hadir meliputi:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
- Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
- Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
- Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
- Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.
Turut hadir pula pimpinan lembaga penegak hukum dan pengawas:
- Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.
- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.
Penegakan Hukum Lintas Lembaga
Kehadiran Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, BPKP, dan PPATK secara bersamaan memberikan sinyal yang jelas bahwa penanganan isu kehutanan dan pertambangan ilegal akan menggunakan pendekatan multidoor (berbagai pintu penegakan hukum), melibatkan aspek pidana, lingkungan, hingga pencucian uang.
Presiden Prabowo menyoroti bahwa aktivitas ilegal di kawasan-kawasan terpencil telah menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif, bahkan di wilayah yang paling sulit dijangkau sekalipun.
Rapat ini menjadi penegasan bahwa Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadikan penertiban dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan akhir sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Rapat terbatas di luar istana, yang sering dilakukan Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, menunjukkan upaya untuk menciptakan suasana kerja yang lebih fokus dan mendalam, terutama saat membahas isu-isu strategis yang memerlukan koordinasi tinggi antarlembaga. Pertemuan yang baru berakhir menjelang malam ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah implementasi yang tegas dan terukur di seluruh wilayah Indonesia.
