KONEKSI MEDIA – Eskalasi ketegangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan kelompok buruh meningkat jelang penutupan tahun 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara terbuka mengajak pimpinan buruh untuk kembali ke meja dialog guna membahas polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Namun, ajakan tersebut disambut dingin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menegaskan tetap akan turun ke jalan mulai Senin (29/12) besok.
Seruan Dialog Rano Karno
Berbicara saat meninjau fasilitas PAM Jaya Corporate Learning di Jakarta Timur pada Minggu (28/12), Rano Karno menekankan bahwa angka Rp5,7 juta yang ditetapkan oleh Gubernur Pramono Anung bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil akhir dari proses panjang yang melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur tripartit: pemerintah, pengusaha, dan buruh itu sendiri.
“UMP itu keputusan dari Dewan Pengupahan. Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Kepgub, itu melalui proses panjang. Saya mengerti ada ketidakpuasan, itu dinamika kehidupan yang wajar. Karena itu, marilah kita duduk bersama, kita cari jalannya seperti apa,” ujar sosok yang akrab disapa Bang Doel tersebut.
Rano juga mengingatkan bahwa Pemprov Jakarta tidak hanya mengandalkan angka UMP semata untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Ia menyebutkan adanya komponen subsidi yang diberikan pemerintah daerah seperti Kartu Pekerja Jakarta yang mencakup fasilitas transportasi publik gratis, pangan murah, hingga subsidi air bersih. Menurutnya, jika komponen subsidi ini diakumulasikan, daya beli buruh Jakarta seharusnya tetap terjaga di tengah inflasi.
Respons Keras KSPI: Tetap Demo
Meski ada ajakan dialog dari Wagub, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa rencana aksi massa tidak akan dibatalkan. Bagi KSPI, penetapan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta adalah “ketidakadilan nyata” bagi kaum buruh di ibu kota.
“Tetap jadi (demo besok). Aksi akan dilakukan selama dua hari berturut-turut, tanggal 29 dan 30 Desember,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (28/12).
Said Iqbal menyoroti anomali di mana UMP Jakarta justru lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang diprediksi menembus angka Rp5,9 juta.
“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” tanyanya retoris.
Buruh menuntut agar Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran upah menjadi minimal Rp5,89 juta, sesuai dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi buruh. Selain itu, mereka menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang seharusnya berada di atas nilai UMP standar.
Rincian Rencana Aksi
Berdasarkan koordinasi internal KSPI, aksi demonstrasi besok akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI. Berikut adalah rincian rencana massa:
- Senin, 29 Desember 2025: Sebanyak 1.000 buruh akan berkumpul di Patung Kuda mulai pukul 10.00 WIB sebelum bergerak menuju Istana Negara.
- Selasa, 30 Desember 2025: Puncak aksi yang diperkirakan akan diikuti oleh minimal 10.000 buruh dengan konvoi menggunakan sekitar 10.000 unit sepeda motor dari berbagai wilayah industri di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Mekanisme Hukum Sebagai Solusi Terakhir
Menanggapi ancaman demo besar-besaran tersebut, Rano Karno menyatakan bahwa Pemprov Jakarta menghormati hak konstitusional buruh untuk berdemonstrasi. Namun, ia menyarankan agar keberatan tersebut disalurkan melalui jalur hukum formal jika dialog menemui jalan buntu.
“Ada mekanismenya, bisa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Itu mekanisme yang biasa dan legal. Namun, sebelum ke sana, pintu dialog di Balai Kota selalu terbuka untuk kawan-kawan buruh,” tambah Rano.
Situasi di Jakarta esok hari diprediksi akan mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan protokol, terutama di sekitar kawasan Medan Merdeka dan Gatot Subroto. Pihak kepolisian pun telah bersiaga untuk mengawal jalannya aksi agar tetap tertib dan tidak merusak fasilitas umum, mengingat Jakarta sedang bersiap menyambut perayaan malam tahun baru.
Polemik UMP Jakarta 2026 ini menjadi ujian besar pertama bagi kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di akhir tahun 2025, dalam menyeimbangkan antara iklim investasi bagi pengusaha dan kesejahteraan bagi jutaan pekerja di Jakarta.