KONEKSI MEDIA – Ketegangan di markas besar NATO mencapai titik didih minggu ini setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan paling kerasnya terkait ambisi lama untuk mengakuisisi Greenland. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan sekutu transatlantik, Trump menegaskan bahwa kendali AS atas wilayah otonom Denmark tersebut adalah harga mati bagi keamanan nasional dan kelangsungan aliansi.
“NATO akan menjadi jauh lebih tangguh dan efektif jika Greenland berada di tangan AMERIKA SERIKAT. Hal apa pun di luar itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima (unacceptable),” tulis Trump melalui platform media sosialnya pada Rabu, 14 Januari 2026.
Proyek Golden Dome dan Strategi Arktik
Inti dari desakan Trump kali ini bukan sekadar urusan real estat, melainkan terkait proyek pertahanan ambisius senilai $175 miliar yang disebut “Golden Dome” sebuah sistem perisai rudal berlapis yang dirancang untuk melindungi daratan Amerika.
Secara geografis, Greenland terletak tepat di jalur lintasan rudal balistik antarbenua jika diluncurkan dari arah Rusia atau China menuju Amerika Utara. Trump berargumen bahwa tanpa kedaulatan penuh atas wilayah tersebut, sistem deteksi dini dan interseptor AS tidak akan bekerja maksimal.
“Kita membutuhkan Greenland untuk tujuan Keamanan Nasional. Ini sangat vital bagi Golden Dome yang sedang kita bangun,” tegas Trump.
Ia bahkan menyindir kemampuan pertahanan Denmark di wilayah Arktik dengan menyebutnya hanya terdiri dari “dua kereta luncur anjing” (two dogsleds), sebuah pernyataan yang memicu kemarahan besar di Kopenhagen.
Ultimatum untuk NATO: Bantu Kami atau Aliansi Tak Berarti
Pernyataan yang paling kontroversial adalah saat Trump menyeret nama NATO ke dalam negosiasi akuisisi ini. Ia mengisyaratkan bahwa NATO memiliki kewajiban moral dan strategis untuk membantu AS “mengamankan” Greenland dari potensi pengaruh China dan Rusia.
Trump menegaskan bahwa jika AS tidak mengambil alih Greenland, maka musuh-musuh Barat yang akan melakukannya.
“NATO harus memimpin jalan bagi kita untuk mendapatkannya. Jika tidak, Rusia atau China akan masuk, dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi!” serunya.
Para analis diplomatik menilai ini sebagai bentuk tekanan terselubung: jika sekutu NATO tidak mendukung ambisi teritorial AS, maka komitmen AS terhadap perlindungan kolektif Eropa bisa terancam. Hal ini memicu spekulasi bahwa masa depan NATO kini sedang digadaikan demi sebuah pulau di kutub utara.
Reaksi Keras Denmark dan Greenland
Pemerintah Denmark dan kepemimpinan lokal di Nuuk (ibu kota Greenland) merespons dengan penolakan mentah-mentah. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan kedaulatan sebuah negara tidak bisa ditawar dengan uang atau tekanan militer.
“Sangat tidak masuk akal untuk berbicara tentang AS yang perlu mengambil alih Greenland. Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan rakyatnya memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Frederiksen dalam konferensi pers darurat.
Senada dengan itu, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengeluarkan pernyataan emosional: “Pesan kami jelas: Greenland tidak dijual. Negara kecil tidak boleh hidup dalam ketakutan terhadap negara besar. Jika harus memilih, kami memilih Denmark, kami memilih NATO, tapi kami tidak akan menjadi negara bagian ke-51.”
Opsi Cara Halus atau Cara Kasar
Meski banyak pihak menganggap ini hanya gertakan politik, laporan dari Gedung Putih menunjukkan keseriusan yang berbeda. Trump kabarnya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menyusun proposal resmi. Ada desas-desus mengenai penawaran uang tunai yang fantastis mencapai US$ 700 miliar (sekitar Rp 11.000 triliun) atau pemberian dana hibah tahunan langsung kepada warga Greenland untuk membujuk mereka melepaskan diri dari Denmark.
Namun, yang paling mengkhawatirkan para pemimpin dunia adalah pernyataan Trump pada Jumat lalu: “Kita akan melakukannya dengan cara mudah atau cara sulit. Kita harus memiliki kepemilikan, bukan sekadar menyewa pangkalan.”
Pernyataan “cara sulit” ini diinterpretasikan oleh banyak pihak sebagai kemungkinan intervensi militer atau aneksasi paksa, sebuah langkah yang menurut para ahli hukum internasional akan menghancurkan tatanan hukum dunia dan mengakhiri aliansi NATO secara permanen.
Masa Depan yang Tidak Pasti
Saat ini, ketegangan masih berlangsung. Pertemuan tingkat tinggi antara Wakil Presiden JD Vance dengan pejabat Denmark di Washington berakhir tanpa kesepakatan (“fundamental disagreement”). Sementara itu, Rusia dan China dilaporkan terus memantau situasi ini dengan saksama, memanfaatkan keretakan di internal Barat untuk memperkuat posisi mereka di jalur pelayaran Arktik yang mulai mencair.
Dunia kini menanti apakah ini hanya taktik negosiasi “Art of the Deal” khas Trump, ataukah kita sedang menyaksikan awal dari konflik geopolitik terbesar di dekade ini. Satu hal yang pasti, bagi Trump, membiarkan Greenland tetap di bawah kendali Denmark adalah “haram hukumnya” bagi masa depan Amerika Serikat.
