Koneksi Media – Konflik agraria kembali memanas di Kabupaten Tangerang setelah ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tangerang, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tigaraksa. Aksi tersebut dipicu oleh alih fungsi lahan pertanian yang dinilai semakin masif berubah menjadi kawasan properti dan industri, sehingga mengancam keberlangsungan hidup petani lokal.
Sejak pagi hari, massa yang datang dari berbagai kecamatan di wilayah Tangerang sudah memadati area kantor bupati. Mereka membawa spanduk, poster, dan berorasi menuntut pemerintah daerah menghentikan alih fungsi lahan yang dianggap tidak terkendali. Situasi sempat memanas ketika jumlah massa terus bertambah, namun aparat keamanan berhasil menjaga agar aksi tetap berlangsung kondusif.
Lahan Pertanian Terus Menyusut
Warga menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, lahan pertanian produktif di Kabupaten Tangerang semakin menyusut drastis. Banyak area sawah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat kini berubah menjadi kawasan perumahan, gudang industri, hingga proyek properti skala besar.
Fenomena ini sebenarnya sudah lama menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Tangerang yang menilai bahwa alih fungsi lahan telah menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan daerah.
Dalam beberapa kasus, lahan yang sebelumnya masuk dalam kategori pertanian bahkan sudah memiliki izin pengembangan industri sebelum kemudian terkena kebijakan perubahan zonasi, sehingga memicu polemik antara kepentingan investasi dan perlindungan lahan pangan.
Tuntutan Warga, Lindungi Lahan Petani
Dalam aksi tersebut, perwakilan warga menyampaikan beberapa tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah daerah untuk menghentikan sementara seluruh proses alih fungsi lahan pertanian, melakukan audit perizinan proyek-proyek yang sudah berjalan, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi petani.
Menurut mereka, alih fungsi lahan yang tidak terkendali tidak hanya mengancam mata pencaharian petani, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan lokal. Banyak petani yang kini kehilangan lahan garapan dan terpaksa beralih profesi ke sektor informal.
Salah satu orator aksi menyebut bahwa petani di Tangerang semakin terpinggirkan akibat ekspansi kawasan industri yang terus meluas. Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi pemerintah, generasi muda di desa tidak lagi memiliki akses terhadap lahan pertanian.
Pemerintah Daerah Didorong Cari Keseimbangan
Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang sebelumnya juga mengakui bahwa perkembangan industri dan kebutuhan perumahan di wilayah tersebut sangat tinggi. Hal ini membuat tekanan terhadap lahan semakin besar.
Sekretaris daerah pernah menyebut bahwa kebutuhan pembangunan tidak bisa dihindari, namun tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara sektor industri dan pertanian.
Pemerintah daerah berada dalam posisi sulit, karena di satu sisi harus mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain wajib menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai sumber pangan utama masyarakat.
Polemik Regulasi dan Tata Ruang
Isu alih fungsi lahan di Tangerang juga dipicu oleh kompleksitas regulasi tata ruang. Beberapa kebijakan pusat dan daerah dinilai belum sepenuhnya sinkron, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.
Sejumlah lahan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan industri atau perumahan bahkan tiba-tiba masuk dalam kategori lahan pertanian yang dilindungi, sehingga memicu ketidakpastian bagi investor maupun masyarakat.
Kondisi ini membuat banyak pihak menilai bahwa diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan penataan ruang agar tidak merugikan salah satu pihak.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan properti membawa dampak sosial yang cukup signifikan. Selain hilangnya sumber mata pencaharian petani, muncul juga persoalan baru seperti urbanisasi, perubahan struktur sosial desa, hingga meningkatnya ketimpangan ekonomi.
Beberapa warga mengaku kesulitan beradaptasi setelah kehilangan lahan pertanian mereka. Sebagian terpaksa bekerja serabutan, sementara yang lain pindah ke sektor jasa di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, pembangunan kawasan industri memang membuka lapangan kerja baru. Namun, tidak semua warga terdampak memiliki keterampilan yang sesuai untuk masuk ke sektor tersebut.
Seruan Penataan Ulang Kebijakan
Dalam aksi tersebut, warga juga menyerukan agar pemerintah melakukan penataan ulang kebijakan tata ruang wilayah. Mereka meminta agar lahan pertanian yang masih produktif benar-benar dilindungi dan tidak mudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian.
Beberapa organisasi masyarakat sipil turut mendukung tuntutan warga, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Mereka juga mendorong agar pemerintah memperkuat implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai benteng terakhir perlindungan lahan sawah dari alih fungsi.
Situasi Aksi Berlangsung Kondusif
Hingga siang hari, aksi demonstrasi berlangsung damai meski sempat terjadi ketegangan di beberapa titik. Aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP disiagakan untuk mengantisipasi potensi gesekan antar kelompok. Perwakilan pemerintah daerah akhirnya menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dialog sempat dilakukan secara terbuka, meski belum menghasilkan keputusan final.
Aksi ratusan warga di Kantor Bupati Tangerang menjadi cerminan nyata meningkatnya keresahan masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi. Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, persoalan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lahan produktif.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung investasi, tetapi juga melindungi keberlangsungan hidup petani dan ketahanan pangan daerah. Jika tidak segera ditangani secara komprehensif, konflik serupa dikhawatirkan akan terus berulang di masa mendatang.
